Tiraiberita.com | KOTA METRO — Pemerintah Kota Metro mendorong percepatan program bedah rumah untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Upaya tersebut dibahas Pemkot Metro bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia dalam pertemuan di Rumah Dinas Wali Kota Metro, Rabu (12/8/2026).
Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan Pemkot Metro siap mendukung pelaksanaan program bedah rumah yang dijalankan Kementerian PKP, termasuk melalui pengusulan dan pendampingan calon penerima bantuan.
“Kunjungan hari ini menjadi momentum penting karena Pemerintah Kota Metro dapat berdiskusi langsung dengan pihak yang terlibat dalam penciptaan program bedah rumah,” kata Bambang.
Pertemuan tersebut juga membahas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), percepatan penyaluran bantuan serta sejumlah kendala dalam pelaksanaan program di daerah.
Staf Ahli Menteri PKP Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan, Riadi Arief Aladin, mengatakan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan pengelolaan anggaran di Kementerian PKP.
Menurut Riadi, anggaran program yang sebelumnya sekitar Rp5 triliun pada 2025 meningkat menjadi sekitar Rp10 triliun dan kembali bertambah hingga kisaran Rp11 triliun-Rp12 triliun pada 2026.
Sekitar 80 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk masyarakat melalui program yang sebelumnya dikenal sebagai BSPS. Jumlah rumah yang menjadi sasaran juga meningkat dari sekitar 45.000 unit pada 2025 menjadi sekitar 400.000 unit pada 2026.
Namun, Riadi menyebut realisasi program masih menghadapi kendala, terutama rendahnya pengusulan calon penerima bantuan. Untuk wilayah Lampung, tujuh rumah disebut telah selesai secara fisik dan diserahterimakan dari target sekitar 11.000 rumah.
Sementara sekitar 5.000 unit lainnya telah memasuki tahap persiapan, termasuk penerbitan SK PPKD.
Berdasarkan Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026, bantuan bedah rumah ditetapkan sebesar Rp20 juta untuk setiap unit. Dana tersebut terdiri atas Rp17,5 juta untuk kebutuhan fisik rumah dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Regulasi tersebut juga memberikan sejumlah penyesuaian dalam persyaratan administrasi. Dalam kondisi tertentu, bukti kepemilikan tanah dapat menggunakan surat keterangan yang diverifikasi sesuai ketentuan.
Selain itu, pelaksanaan program dapat melibatkan sumber pendanaan lain melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, badan usaha swasta maupun BUMN, termasuk melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR.
Riadi mengatakan kolaborasi diperlukan karena nilai bantuan Rp20 juta per unit belum tentu mencukupi kebutuhan pembangunan rumah di seluruh wilayah, terutama daerah dengan kondisi geografis tertentu.
Masa tunggu bagi penerima bantuan untuk memperoleh program kembali juga berubah dari sebelumnya 10 tahun menjadi lima tahun, dengan ketentuan rumah telah dinyatakan layak digunakan dan mengikuti proses sesuai aturan.
Calon penerima bantuan wajib memenuhi kriteria MBR serta melengkapi dokumen kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga. Pemerintah daerah juga perlu berkoordinasi dengan Dukcapil untuk memastikan validitas NIK calon penerima.
Riadi berharap Pemkot Metro dapat memperkuat pengusulan dan verifikasi calon penerima serta melakukan pengawalan pelaksanaan program di lapangan sesuai ketentuan Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026.
Bambang menyambut baik program tersebut dan berharap pelaksanaannya dapat mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Metro.
“Saya begitu menerima program ini, Pak, saya sangat senang. Bahkan saya katakan kepada kawan-kawan, kalau caranya seperti ini, mungkin dalam dua tahun program berjalan, kita bisa melihat di Metro sudah tidak ada lagi yang namanya rumah tidak layak huni,” ujar Bambang. (ADV)
